Banyak Warga Tidak Memahami Program BPJS Gratis, DPRD Minta Pemkot Meningkatkan Kerjasama dan Sosialisasi

img

DPRD Balikpapan Parlindungan

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,BALIKPAPAN - Program BPJS Kesehatan Gratis Kelas 3 Mandiri untuk masyarakat Balikpapan dari Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan masih belum tersosialisasikan dengan baik.

Dan menurut Anggota DPRD Balikpapan Parlindungan, masih banyak warga yang kurang paham dengan program tersebut, sehingga banyak warga yang tidak menggunakan, meski data mereka telah tercover BPJS. Apalagi mereka yang memiliki tunggakan iuran yang belum dilunasi.

"Sosialisasi dari pelaksanaan RPJMD program BPJS gratis belum sampai informasinya ke masyarakat, banyak masyarakat yang belum paham," ucap Anggota DPRD Balikpapan Parlindungan saat ditemui awak media, Selasa (5/4/2022).

Lanjutnya, kondisi ini tentu berdampak pada masyarakat yang berhak menerima. Karena mereka tidak mau mendaftarkan diri kepada instansi penyelenggara BPJS. Padahal mereka berhak menjadi penerima.

"Masih banyak saya temui warga yang belum tercover program itu, karena warga tidak mau ikut karena takut diminta melunasi tunggakan," jelas Parlindungan.

Dirinya menyampaikan, perlu edukasi dan sosialisasi dari instansi yang menangani program BPJS Kesehatan gratis seperti dinas sosial, dinas kesehatan dan BPJS. Terutama mengenai persoalan pembayaran tunggakan kepesertaan.

Sesuai aturan, warga yang menunggak iuran sampai 5 tahun hanya membayar 2 tahun secara mencicil dan kartunya langsung aktif.  Maka itu dikatakan, bahwa memang warga banyak yang tidak memperoleh informasi program ini dengan benar.

"Jadi pemerintah setempat sebagai pemilik program perlu meningkatkan kerjasama sosialisasi dengan BPJS Kesehatan. Agar masyarakat penerima bantuan bisa mendapatkan haknya," harapannya.

Tidak hanya itu, ada hal lain yang juga menjadi perhatian, yakni perihal penggunaan aplikasi JKN Mobile bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan BPJS-nya,. mengingat saat ini masih kondisi pandemi covid-19.

"Banyak warga terkendala soal jaringannya, hingga akhirnya warga malas mendaftarkan diri. Tetapi saat sakit, justru mereka bingung karena belum mengurus BPJS Kesehatan," ungkapnya. (rd/ari)